Anggota Komisi XI DPR RI Harry Poernomo saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara.Foto:Erman/Rni

Lahirnya gagasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan perwujudan bantuan pemerintah kepada sektor perekonomian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memang perlu dibantu. Di dalam penyaluran KUR, walaupun jumlahnya kecil tetap harus ada pendampingan, untuk memastikan usaha para debitur benar-benar berjalan dengan baik.

Anggota Komisi XI DPR RI Harry Poernomo saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara mengatakan, pentingnya pendampingan, edukasi serta pemahaman kepada masyarakat calon debitur KUR, bahwasanya KUR itu adalah bantuan untuk meringankan usaha masyarakat.

“Usaha pendampingan ini saya kira belum berjalan dengan maksimal. Mungkin karena sumber daya perbankan untuk pendampingan KUR belum memadai. Karena sejatinya bank bukan semata-mata untuk menyalurkan KUR,” kata Harry setelah pertemuan antara Tim Kunspek Komisi XI DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan penyedia jasa perbankan di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (07/9/2018).

Harry menambahkan masyarakat sebagai calon debitur, atau masyarakat yang ingin memanfaatkan KUR ini itu harus benar-benar paham. Agar dalam penggunaannya, debitur betul-betul bertanggung jawab. Hal inilah yang saat ini belum tercapai, yang menyebabkan banyak kredit macet terkait KUR ini.

“KUR macet di Sulawesi Utara dalam 3 tahun terakhir bahkan mencapai angka 91 persen, walaupun secara nominal tidak besar, hanya Rp3 miliar, tetapi persentasenya yang besar. Memang ini agak dilematis dan butuh proses. Yang penting masyarakat terus diedukasi dan didampingi,” papar politisi Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini.

Ia menekankan, jika Pemerintah benar-benar ingin mewujudkan KUR ini menjadi lebih baik, Pemerintah bisa menciptakan bank yang bergerak khusus di bidang KUR. “Kita bisa mencontoh keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pasar. Keduanya adalah bank swasta yang khusus bergerak di bidang KUR,” saran Harry.

Bila dikaitkan dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), menurut Harry, aktivitas KUR perlu dioptimalkan. Karena daya tahan perekonomian masyarakat ada di sektor UMKM. Dengan kondisi rupiah yang terus melemah yang terkena imbas langsung adalah industri-industri besar.

“Kalau sektor sektor UMKM itu daya tahannya terhadap krisis itu tangguh dan sudah terbukti saat terjadi krisis moneter 1998. Walaupun kelaknya terdampak, dampaknya pun diyakini akan kecil,” pungkas politisi dapil Jawa Tengah itu. (es/sf)*